taufan sukma
IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian untuk tahun kinerja 2023.
Tak hanya itu, hal sama juga ditemukan BPK pada LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di sepanjang periode kerja tahun lalu.
"Meski telah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, dalam keterangan resminya, Minggu (21/7/2024).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, permasalahan yang ada pada LK Kemenko Perekonomian, di antaranya, terkait adanya belanja perjalanan dinas tak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian untuk memberikan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas ketidakcermatannya.
Dengan begitu, PPK harus menarik dan menyetorkan ke kas negara belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
