IDXChannel - Dalam upaya menghindari adanya penyelewengan, Bupati Majalengka Karna Sobahi mempersilakan masyarakat untuk mengadu jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
"Tolong beri tahu kalau ada penyimpangan. Saya terdepan nanti yang akan menghadapinya," tegas Karna.
Dalam hal penyaluran Bansos sebagai efek dari kenaikan BBM bersubsidi, Karna menjelaskan, ada kontrol yang dilakukan pemerintah.
"Kita terkontrol, bagaimana agar bansos yang Rp500 ribu itu betul-betul diterima rakyat . Makanya kan ada data khusus di kantor Pos itu. Langsung difoto orangnya, uangnya diberikan," pungkas Karna.
Permasalahan salah sasaran kerap ditemukan dalam program penyaluran ansos, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain adanya salah sasaran, tidak jarang juga adanya indikasi monopoli oleh sebagian kalangan untuk menguasai jalur penyaluran.
Di Kabupaten Majalengka, ada 158 ribuan orang yang masuk ke dalam daftar penerima Bansos dari pemerintah pusat. Bansos tersebut sebagai respons atas kenaikan BBM bersubsidi pekan lalu.
(IND)