Febrina Ratna Iskana
IDXChannel – China mengatakan siap mencabut tarif yang dikenakannya pada barang impor dari 53 negara di Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Keputusan itu diumumkan pada pertemuan kerja sama China-Afrika, saat benua itu menghadapi kemungkinan peningkatan tarif pada produknya yang masuk ke Amerika Serikat (AS), seperti dilansir dari BBC, Kamis (12/6/2025).
Pada kesempatan itu, pernyataan bersama menteri China-Afrika mengkritik upaya negara-negara tertentu untuk mengganggu tatanan ekonomi dan perdagangan internasional melalui penerapan tarif sepihak.
Kemudian, pernyataan itu meminta AS untuk menyelesaikan sengketa perdagangan atas dasar "kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan."
China merupakan mitra dagang terbesar Afrika. Posisi itu telah dipegang China selama 15 tahun terakhir dengan Afrika mengekspor barang ke negara Asia tersebut senilai sekitar USD170 miliar pada 2023.
Langkah tarif nol, jika diterapkan, akan menjadi perpanjangan dari kesepakatan yang dibuat tahun lalu bagi China untuk mencabut tarif atas barang-barang dari 33 negara Afrika yang diklasifikasikan sebagai "negara paling tidak berkembang."
Daftar yang diperluas tersebut akan mencakup beberapa mitra dagang terbesar China di benua itu, termasuk Afrika Selatan dan Nigeria. Meski begitu, Beijing belum mengatakan kapan keputusan tersebut akan mulai berlaku.
Adapun, Eswatini merupakan satu-satunya negara Afrika yang dikecualikan dari pengumuman tarif nol karena mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, sedangkan China menganggapnya sebagai provinsi yang memisahkan diri.
Saat ini China mengimpor banyak bahan mentah dari Afrika, terutama dari Republik Demokratik Kongo dan Guinea.
Pada April 2025 lalu, Presiden AS Donald Trump menimbulkan kekhawatiran di antara mitra dagang AS dengan mengumumkan tarif tinggi atas impornya dari banyak negara, termasuk tarif 50 persen untuk Lesotho, 30 persen untuk Afrika Selatan, dan 14 persen untuk Nigeria.
Sepanjang 2024, AS mengimpor barang senilai USD39,5 miliar dari Afrika. Sebagian dari barang tersebut dibawa masuk berdasarkan kesepakatan tanpa tarif yang dikenal sebagai Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (Agoa) yang sekarang tampak terancam jika pemerintahan Trump melanjutkan penerapan biaya baru.
(Febrina Ratna Iskana)
