Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya keamanan data dan digital trust (kepercayaan) dalam kegiatan digitalisasi ekonomi terutama dalam proses onboarding digital UMKM.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data, penipuan, dan lainnya.
"Saat ini adaptasi transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM agar lebih resilien. Tercatat 86 persen pelaku UMKM bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usaha, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet. Untuk itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM," ujar Teten di Jakarta, Selasa(25/10/2022).
Lebih lanjut Teten mengatakan, saat ini Pemerintah sedang menyiapkan digital economy policy yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri, konsumen, dan para pelaku UMKM. Itu mengapa keamanan dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Tanah Air.
"Melalui forum task force B20 digitalisasi ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah khususnya negara G20 terkait pembangunan dan ekonomi khususnya gugus digitalisasi. Termasuk adaptasi, hingga transformasi digital kepada UMKM agar lebih resilien," ucap Teten.
Dia mengatakan, kegiatan ekonomi digital yang aman, juga mendorong tercapainya inklusi keuangan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.
"Digitalisasi tentunya membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangan usaha, dan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi," ujar Teten.
Teten lantas menyebut, pangsa pasar ekonomi digital Indonesia diprediksikan mencapai USD146 miliar atau setara Rp2.276 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Bahkan Riset McKinsey menyatakan, penjualan bisa meningkat hingga 60 persen jika melakukannya melalui e-commerce dan social commerce.
Tak hanya itu, dari sisi layanan keuangan, jumlah nilai pinjaman dalam fintech mencapai Rp 19,06 triliun. Tentunya ini mendukung target inklusi keuangan di tahun 2021.
"Tentunya kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sangat mendukung kemajuan fintech misalnya, dalam memberikan pinjaman ke UMKM. Mengingat perbankan masih melakukan pendekatan melalui collateral (agunan/jaminan) yang kerap menyulitkan. Harusnya perbankan bisa memanfaatkan berbagai layanan aplikasi credit scoring yang menjadi acuan daripada collateral. Di samping kami juga mendorong UMKM memiliki business plan dan pencatatan secara digital," imbau Teten.
