Salah satu langkah strategis hilirisasi itu diwujudkan melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang dimulai sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan mengerek kebutuhan biodiesel dari kisaran 15,6 juta kiloliter saat penerapan B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter pada program B50.
Penerapan B50 tidak sekadar memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, melainkan juga diproyeksikan sanggup menekan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjajaki pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku kelapa sawit sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.
Airlangga menerangkan bahwa aneka tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit sekaligus membuka peluang untuk memperkukuh daya saing dan memperluas kontribusi Indonesia di dalam rantai pasok global. Kerja sama berkelanjutan antar-seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional pun menjadi faktor kunci dalam membangun industri kelapa sawit yang produktif, inklusif, serta berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan komitmen bersama, kita dapat memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap menjadi kontributor yang bertanggung jawab bagi ketahanan pangan global, menjadi pilar ketahanan energi, serta menjadi sumber ketahanan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.
(Febrina Ratna Iskana)