Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian BUMN akan menerapkan daftar hitam (blacklist). Hal itu untuk mencegah manajemen perusahaan pelat merah yang bermasalah secara hukum.
Daftar tersebut juga akan menjadi acuan larangan mantan koruptor menjadi Dewan Direksi BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat daftar hitam pejabat BUMN.
Dia mengatakan nantinya daftar hitam pejabat BUMN yang bermasalah ini akan diberikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Keuangan.
"Kita juga mau ciptakan blacklist. Jadi orang-orang yang sudah terbukti korup, ada masalah hukum, apa semua dan macam-macam. Itu kesepakatan nanti hasil audit BPKP didukung oleh BPK, nanti kita ajukan kepada Bapak Presiden, Ibu Menkeu sebagai pemegang saham BUMN kita create blacklist," ujarnya dalam agenda Road to G20 bersama Himpuni, Selasa, (25/10/2022).
