Suparjo Ramalan
Adapun rekomendasi BPKP agar dugaan kasus korupsi tidak terjadi di BUMN lain adalah memperkuat governance di dalamnya, penerapan etika bisnis dan praktik yang sehat, komitmen board.
Kemudian, pengembangan dan penerapan konsisten infrastruktur seperti whistleblowing system, antisuap, fraud control plan, kode etik, konflik kepentingan, aturan main yang jelas dalam pengambilan keputusan. (TIA)
BPKP pun membuat atensi kepada Erick Thohir atau Kementerian BUMN dengan tema khusus yang memerlukan perhatian, menekankan urgensi dan pengaruh strategis yang diharapkan dapat memberi pengaruh positif bagi kedua perusahaan dan BUMN lainnya.
"Secara sistem tersampaikan melalui penyampaian laporan berbagai hasil wasin yang dilakukan BPKP kepada masing-masing BUMN dengan tembusan laporan kepada Kementerian BUMN," katanya.
Sementara ihwal hasil pengawasan BPKP di internal Krakatau Steel dan PTPN III, lanjut Sally, BPKP fokus pada kualitas governance, pengelolaan risiko, dan kepatuhan perusahaan kepada ketentuan. Sifat pengawasan secara umum merupakan permintaan dari PTPN III. Pengawasan BPKP dilaksanakan selama tahun terakhir.
