Inflasi Mei Capai 4 Persen, Terendah Sejak Awal 2023

IDXChannel - Inflasi Mei 2023 tercatat 4,0% (yoy) atau menurun dari April 2023 (4,3% yoy). Inflasi tersebut merupakan angka terendah sejak awal tahun 2023. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan,  Perlambatan inflasi yang terjadi dipengaruhi oleh penurunan inflasi pada seluruh komponen pembentuknya.
 
"Pemerintah terus melakukan upaya stabilisasi harga pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Hal ini tercermin pada pergerakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) yang melambat ke 3,3% (yoy), lebih rendah dari April 2023 (3,7% yoy)," ungkap Febrio di Jakarta, Senin malam (5/6/2023). 

Selain itu, terkendalinya harga pangan didukung oleh panen raya padi dan aneka cabai. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti produk unggas dan aneka bawang cenderung mengalami peningkatan harga.

"Oleh karena itu, pemerintah terus sigap dalam merespons dan mengantisipasi peningkatan harga lebih lanjut dengan berbagai upaya, seperti penambahan stok di pasar, fasilitasi distribusi, dan gelar pangan murah. Kedepan, pemerintah telah bersiap untuk menghadapi risiko peningkatan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha serta potensi dampak El Nino," tambah Febrio.

Tren perlambatan inflasi juga terjadi pada komponen inti dan administered price. Inflasi inti di bulan Mei tercatat sebesar 2,66% (yoy), lebih rendah dari April (2,83% yoy). Semua kelompok pengeluaran mengalami perlambatan kecuali kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) kembali melambat dari 10,32% (yoy) di bulan April menjadi 9,52% (yoy) di bulan Mei. 

Terjaganya inflasi administered price, sebut dia, menandakan upaya pemerintah yang cukup efektif dalam mengelola harga energi domestik dan tarif angkutan udara.

“Pemerintah akan terus konsisten dalam mengendalikan inflasi dengan berbagai upaya stabilisasi, antara lain dengan menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, serta mengantisipasi dampak gangguan cuaca dan risiko kekeringan. Koordinasi antar kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah serta optimalisasi penggunaan APBN dan APBD juga terus diperkuat untuk mencegah terjadinya lonjakan harga,” tutup Febrio.    


(SAN)