Heri Purnomo
"Juga tata kelola (good governance) yang transparan dan akuntabel serta inovasi teknologi dan manajemen, didukung afirmasi kebijakan dan regulasi di pusat dan daerah," kata Luhut.
Selain itu, dalam meningkatkan daya saing industri udang, Luhut mengatakan, ada dua persyaratan dasar yang dibutuhkan, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/KKPRL) dan Persetujuan Lingkungan untuk mendapatkan NIB dan sertifikat standar, sebagai identitas dan legalitas usaha.
Kemudian, lanjut Luhut, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menyepakati penyederhanaan jumlah perizinan usaha melalui OSS sebagai amanat UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
"Diharapkan penyederhanaan izin yang dituangkan dalam buku pedoman yang telah disepakati ini, menjadi rujukan di lapangan bagi segenap pemangku kepentingan dari sisi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum (APH), dunia usaha dan institusi pembangunan lainnya terkait usaha tambak Udang," ungkap Luhut.
Lebih lanjut dia menekankan perlunya memperkuat sinergitas program dan peran lintas sektor melalui crash program. Crash program meliputi, penguatan implementasi Program Prioritas Revitalisasi Tambak, Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang untuk tahun 2022-2024.
