Azfar Muhammad
IDXChannel - Pemerintah kembali berencana memberikan pengampunan pajak atau Tax Amnesty pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui RUU Perpajakan yang diubah menjadi HPP pada beberapa hari yang lalu, Kamis (30/9/2021)
Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disepakati di DPR untuk dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan
Program Tax Amnesty ini tercantum dalam Pasal 5. Hal ini bisa dilakukan selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan informasi mengenai harta tersebut.
Mengutip RUU HPP, pada Pasal 6 ayat (1) RUU HPP, wajib pajak bisa menyampaikan surat pernyataan kepada pihak otoritas pajak pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.
"Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022," tulis Pasal 6 ayat (1) RUU HPP. Dikutip, Minggu (3/10/2021).
