Erfan Ma'ruf
"Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmatin orang kaya," katanya.
Begitu juga dengan DPR, setiap kali pemerintah akan menaikkan BBM, sikapnya selalu menolak dengan alasan populis dan demi elektibilitas tanpa mengeluarkan skema yang tuntas.
Menurut Rahmat, yang menjadi sumber kekacauan subsidi BBM karena sistem subsidi terbuka. Semua orang, tanpa kualifikasi yang jelas bisa membeli BBM bersubsidi, termasuk pengusaha tambang, perikanan, batu bara, dan sebagainya.
"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan. Hanya mereka yang tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional, mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan, BBM kecuali kepada yang berhak," urainya.
