Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang neto hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp506 triliun.
Angka tersebut setara dengan 60,8 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang ini masih berada dalam koridor perencanaan pemerintah guna menopang seluruh kebutuhan alokasi APBN tahun berjalan.
"Pembiayaan utang neto realisasi Rp506 triliun terdiri dari SBN neto Rp527,4 triliun atau 66 persen dari target APBN. Sesuai rencana APBN, on track," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Berdasarkan paparan Kemenkeu, realisasi pembiayaan utang neto sebesar Rp506 triliun hingga akhir Agustus ini mencatatkan kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang berada di angka Rp464,6 triliun.
Rincian pembiayaan utang tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang menembus Rp527,4 triliun, atau 66 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.
Di sisi lain, komponen pinjaman mencatatkan nilai negatif Rp21,4 triliun (minus 65,5 persen terhadap target tahunan) yang menandakan bahwa pembayaran pokok pinjaman pemerintah lebih besar ketimbang penarikan pinjaman baru.
Suahasil menegaskan bahwa kinerja pembiayaan utang senantiasa terjaga secara aman di tengah tingginya gejolak ketidakpastian pasar keuangan global.
Menurutnya, pasar SBN Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang solid serta terus memikat minat investor.
"Pasar SBN kita tetap solid di tengah ketidakpastian global. Respons APBN memastikan pasar solid," katanya.
Dia menambahkan, pengelolaan APBN yang kredibel dan terukur menjadi jangkar utama yang mempertahankan daya tarik instrumen utang pemerintah di mata pemodal internasional.
"RI masih relatif oke, kita ada spread yang tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk beli SBN kita," jelas Suahasil.
Kementerian Keuangan memastikan pembiayaan utang terus dikelola secara prudent, terukur, dan disiplin dengan memperhitungkan kondisi kas negara serta dinamika pasar. Langkah ini diimbangi strategi active cash and debt management demi menjamin ketersediaan likuiditas yang memadai, menekan biaya utang agar tetap efisien, serta mengendalikan risiko secara terukur.
Dengan capaian yang telah melampaui 60 persen dari target tahunan tersebut, pemerintah optimistis pembiayaan APBN 2026 akan terus berjalan sesuai target tanpa memicu gejolak pada stabilitas pasar keuangan domestik.
(DESI ANGRIANI)
