Rahmat Fiansyah
Hingga 15 Januari 2026 atau sekitar 52 hari sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, terutama konektivitas jalan dan jembatan, serta dukungan layanan sumber daya air.
Pada fase 30 hari pertama pascabencana yang berstatus tanggap darurat, penanganan dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama saat itu adalah membuka kembali akses logistik agar distribusi pangan, BBM, dan LPG dapat berjalan lancar.
Guna mendukung percepatan penanganan tersebut, Kementerian PU telah memobilisasi sumber daya secara masif. Di antaranya mengerahkan 1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU serta dukungan juga datang dari TNI, Polri, serta masyarakat setempat sebanyak 1.366 orang. Kemudian, menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dody menambahkan, kecepatan respons Kementerian PU didukung oleh keberadaan balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi.
“Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal," tuturnya.
(Rahmat Fiansyah)
