Iqbal Dwi Purnama
Dalam Inpres tersebut dijuga diinstruksikan bahwa semua pihak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Hujurat menerangkan, pihaknya ingin agar masyarakat Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Dalam penyaluran dana BSPS ini anntinya masyarakat akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sehingga masyarakat bisa membangun serta meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni.
Hujrat menerangkan, Kementerian PUPR mengucurkan anggaran APBN sebesar Rp 12,5 miliar untuk penyaluran Program BSPS sebanyak 625 unit RTLH di Kalimantan Selatan. Penyalurannya tersebar di lima Kabupaten / Kota seperti di Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.
"Program BSPS ini membantu meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan mengacu pada syarat konstruksi bangunan yang baik,” jelasnya.
(FRI)
