"Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," ujar Purbaya.
Untuk mengatasi persoalan lingkungan yang berkepanjangan, Menkeu merencanakan penerjunan tim riset untuk melakukan analisis komprehensif terhadap ekosistem pesisir terdampak. Hasil kajian ilmiah ini nantinya bakal dijadikan pijakan bagi pemerintah dalam menyusun program pemulihan lingkungan dan ekonomi kawasan.
"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.
Selain fokus pada ekosistem laut, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025 itu menegaskan pemerintah berkomitmen mengawal kelancaran penyaluran ganti rugi bagi warga terdampak agar berjalan transparan dan berkeadilan.
"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," kata Purbaya.
(Rahmat Fiansyah)