Atikah Umiyani/MPI
"Pertamina sangat mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/2022 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi," tuturnya.
Nicke menambahkan, dengan perubahan PMK tersebut Pemerintah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun (termasuk pajak) yang terdiri atas piutang 2019-2021 sebesar Rp83,41 triliun (termasuk pajak) dan periode sampai dengan Triwulan III-2022 sebesar Rp236,40 triliun (termasuk pajak).
"Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022," sambungnya.
Dalam memitigasi pergerakan nilai tukar kurs yang dinamis, Pertamina secara aktif melakukan transaksi lindung nilai dan penyeimbangan akun moneter yang berhasil memitigasi risiko nilai tukar sebesar USD657 juta.
