Michelle Natalia
Kebijakan satu peta ini, lanjut dia, adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Program kebijakan satu peta ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PP Nomor 9 Tahun 2016 dengan kegiatan utama adalah kompilasi integrasi, sinkronisasi, informasi geospasial tematik dan juga berbagai data untuk jaringan informasi geospasial nasional.
"Dan dengan regulasi yang ke Nomor 23 tahun 2021 tematiknya ditingkatkan dari 85 menjadi 158 dan ini dengan menambahkan tema baru antara lain dibidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, kemaritiman dan melibatkan tambahan menjadi total 24 Kementerian atau Lembaga," papar Airlangga.
Adapun manfaat dari kebijakan satu peta adalah pembangunan berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi dan udara.
"Selanjutnya, kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perbaikan data IGT masing-masing sektor," tandas Airlangga.
(FAY)
