Rohman Wibowo
“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya.
Pemerintah, lanjut Maruarar, konsisten menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, antara lain lewat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan. Perluasan akses pembiayaan rumah subsidi juga didorong melalui rencana perpanjangan tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
Untuk memperkenalkan capaian pembangunan hunian kepada komunitas internasional, Menteri Ara mengundang para duta besar beserta perwakilan negara sahabat di Indonesia yang hadir untuk menyaksikan agenda peresmian 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 mendatang.
Maruarar menegaskan bahwa percepatan pembangunan perumahan termasuk Program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pengembang, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci agar program berjalan optimal serta memberi manfaat langsung bagi warga.
Sebagai contoh, ia menyoroti kerja sama pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ikut membantu penanganan kawasan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
