IDXChannel - MPR mendorong agar Indonesia segera memiliki Undang-Undang (UU) tentang Obligasi Daerah. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum sekaligus alternatif sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan anggota MPR RI, Melchias Markus Mekeng, saat memberikan sambutan di acara Sarasehan Nasional yang digelar di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Mekeng memandang, daerah tidak mungkin terus bergantung pada APBN untuk membangun wilayahnya, mengingat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi terus meningkat. Sebagai langkah konkret, Fraksi MPR telah menyiapkan naskah akademik UU Obligasi Daerah untuk segera diproses di parlemen.
“Kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” kata Mekeng.
Dia, DPR RI bisa mengawal proses legislasi tersebut. Hal ini dilakukan agara RUU Obligasi Daerah ini bisa segera diundangkan pada tahun depan.
“Jadi kami berharap proses legislasi di DPR RI, Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, kebetulan Ibu Sari ini membidangi Ekuin. Nah ini bisa didorong agar kalau bisa 2027 kita sudah punya Undang-Undang Obligasi Daerah,” ujarnya.
Dia melanjutkan, penyusunan draf naskah akademik tersebut telah melalui proses partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) selama satu tahun terakhir. Langkah ini ditempuh sebagai syarat utama dalam tata cara pembentukan undang-undang.
“Kami sudah mengelilingi sembilan provinsi, dan semua dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta para akademisi,” tuturnya.
Dia melihat, sejak tahun 2000 hingga saat ini, pemerintah maupun otoritas keuangan sebenarnya telah menerbitkan berbagai regulasi teknis, baik oleh Menteri Keuangan, Bapepam, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Namun, hingga kini belum ada satu obligasi daerah yang diterbitkan karena ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang, yang membuat minat investor tidak terbentuk," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan bagaimana keberhasilan Surat Utang Negara (SUN) setelah memiliki landasan undang-undang. Sebelum 2002, SUN dinilai tidak laku di pasar, tetapi setelah UU SUN disahkan pada 2002, nilai outstanding SUN kini mencapai sekitar Rp10.000 triliun.
“Kita bisa bayangkan kalau obligasi daerah ini kita terbitkan dengan Undang-Undang Obligasi Daerah, kalau daerah bisa mendapatkan 1.000 triliun saja, saya rasa ini sudah bisa sangat membantu untuk proses percepatan pembangunan di Republik Indonesia, khususnya di daerah,” katanya.
Secara global, kata dia, instrumen obligasi daerah atau yang dikenal sebagai municipal bond telah lazim digunakan untuk membiayai pembangunan.
Dia menyebut negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, hingga negara kecil di Afrika seperti Senegal telah menerbitkan obligasi daerah. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, ia mendengar jika Vietnam tercatat baru saja menerbitkan obligasi daerah yang nilainya telah mencapai USD 1 miliar.
Dia juga meluruskan anggapan keliru di masyarakat yang menilai penerbitan obligasi daerah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa instrumen ini berbasis proyek (project-based) yang bersifat produktif.
“Obligasi daerah itu diterbitkan dengan basis proyek, dan proyeknya pun harus bisa menghasilkan pendapatan atau cash flow sehingga obligasi tersebut dapat dibayar dari hasil proyek itu sendiri,” katanya.
Adapun proyek yang dapat dibiayai mencakup pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management). Mekanisme ini sangat berbeda dengan skema pinjaman pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.
Berdasarkan pemantauannya terhadap 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, tingkat kredit macetnya tercatat sangat kecil, yakni hanya 0,1 persen. Hal itu dimungkinkan karena pembiayaan terikat langsung pada proyek yang dikelola secara terukur.
Dia berharap inisiatif ini menjadi tonggak penting (milestone) dalam menjawab keluhan pemerintah daerah mengenai kecilnya dana transfer ke daerah saat ini.
“Semoga ini bisa direstui oleh seluruh stakeholder di bangsa ini, sehingga kita bisa membantu memproses percepatan pembangunan,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)