IDXChannel - Pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama serikat pekerja dari Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) membahas persoalan nasib status hubungan kerja 64 pekerja PT KPdP, anak perusahaan PT Krakatau Steel, di Cilegon, Banten.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan para pekerja tersebut telah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja, menerima upah di bawah standar, serta tidak mendapatkan jaminan sosial.
"Mereka memang punya masalah karena mereka sudah kerja sebagian besar itu sudah 8 tahun tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Jadi hubungan tanpa status, nggak ada statusnya sebagai apa gitu," kata Anggia.
Setelah melalui proses diskusi dan mediasi bersama pihak manajemen selama hampir satu bulan, persoalan tersebut akhirnya menemukan titik terang pada pertengahan November ini.
Sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja kini telah mendapatkan kepastian status sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beserta hak-hak normatifnya.
"Tanggal 13 kemarin 64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR lalu kemudian BPJS juga udah ada, dengan status yang jelas juga," ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari pimpinan DPR untuk memastikan perusahaan pelat merah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ke depan, DPR akan terus mengawal agar status para pekerja tersebut dapat meningkat menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) seiring membaiknya kondisi perusahaan.
"Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan. Kalau haknya para pekerja itu harus dipenuhi, nggak boleh melanggar undang-undang," tutur dia.
Sementara itu, Presiden KASBI, Sunarno, mengapresiasi langkah cepat pimpinan DPR dan Komisi VI yang turun tangan memediasi persoalan buruh di lingkungan BUMN tersebut.
Ia menyebut keterlibatan parlemen menjadi kunci tercapainya kesepakatan dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel.
"Mereka bekerja sudah cukup lama, sampai 8 tahunan mayoritas, tapi status hubungan kerjanya tidak ada kejelasan dan upahnya memang di bawah ketentuan dan hak-hak normatifnya memang tidak jalan," kata Sunarno.
Melalui musyawarah yang difasilitasi DPR, puluhan buruh yang sempat diberhentikan secara sepihak kini telah kembali bekerja dan kebebasan berserikat mereka kembali diakui oleh manajemen perusahaan.
"Jadi ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak dan serikat buruhnya juga diberangus tapi sekarang sudah dipekerjakan kembali dan juga serikat pekerjanya diperbolehkan," ujarnya.
(kunthi fahmar sandy)