Ari Sandita
Penyediaan kanal pembayaran bilateral yang mandiri dan aman diposisikan sebagai fondasi utama sebelum kerja sama permodalan diperluas. Pemerintah menegaskan kegagalan membenahi infrastruktur transaksi berisiko melumpuhkan aktivitas pertukaran barang antarkedua negara layaknya kembali ke zaman batu.
"Tanpa adanya sistem keuangan yang andal, mustahil kita dapat menopang perdagangan dan investasi bilateral. Dunia saat ini membutuhkan sistem keuangan alternatif dan kita harus serius menyelesaikan masalah ini sebagai menu utama dalam agenda investasi," kata Edi.
Selain membenahi instrumen moneter, pemerintah menggarisbawahi pentingnya pergeseran orientasi ekspor nasional agar tidak lagi bertumpu pada komoditas mentah. Langkah ini ditopang oleh pemetaan peluang dagang bilateral melalui tiga jalur utama yang telah dikoordinasikan bersama pihak kementerian mitra di Rusia, yakni sektor industri barang konsumsi, industri ekstraktif dan lanjutan, serta pendalaman ekosistem jasa keuangan.
Edi menggarisbawahi soal peluang ekspansi pasar tersebut diproyeksikan semakin terbuka seiring finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA). Proses ratifikasi pakta dagang tersebut kini tinggal menyisakan persetujuan dari satu negara anggota, dengan target implementasi penuh pada awal tahun depan menyusul penegasan komitmen kedua kepala negara dalam pertemuan bilateral terkini.
Kendati demikian, ekspansi dagang ke kawasan Eurasia dihadapkan pada dinamika global terkait perdagangan dan investasi hijau. Kebijakan ramah lingkungan internasional memicu lahirnya regulasi yang saling mengunci antaryurisdiksi, sehingga kepatuhan terhadap prinsip ketertelusuran kini menjadi syarat mutlak untuk menembus pasar luar negeri.
