Suparjo Ramalan
IDXChannel - Rencana pemerintah menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai berlebihan.
Pengamat Ekonomi Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyebut, penggunaan AI tidak hanya boros anggaran tapi juga membutuhkan waktu lama dalam implementasinya.
“Pertama, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu sudah sangat mendesak gitu ya, sehingga segera dilakukan, karena beban APBN untuk biaya subsidi yang salah sasaran itu sekitar Rp90 triliun per tahun, nah ini beban yang cukup berat bagi APBN sehingga butuh segera dibatasi,” ujar Fahmi kepada IDX Channel, Sabtu (7/9/2024).
Pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme yang dapat segera ditetapkan atau diimplementasikan tanpa menyita banyak waktu.
“Nah, dan pembatasan tadi tujuannya agar penyalahgunaan subsidi itu (bisa) tepat sasaran gitu ya, nah instrumennya apa? Nah itu barangkali yang harus diputuskan, kalau kemudian Luhut mengemukakan menggunakan AI menurut saya ini sangat berlebihan dan tidak segera dapat diterapkan, karena butuh persiapan untuk itu,” tutur dia.
“Pembatasan tadi dapat dilaksanakan, tapi hanya wacana saja, termasuk wacana penggunaan IA, saya kira itu berlebihan dan hanya omon-omon saja,” kata Fahmi.
Sejak 2023 lalu, PT Pertamina (Persero) sudah mulai melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk jenis Solar. Sementara, pembatasan BBM jenis Pertalite di beberapa daerah baru sebatas uji coba.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut, pemerintah akan meluncurkan program pembatasan subsidi BBM dengan teknologi AI.
Menurutnya, penyaluran BBM menggunakan AI akan menghemat dana negara hingga Rp90 triliun per tahun. Dengan demikian, alokasi subsidi bisa dialihkan untuk program lain seperti untuk pendidikan atau industri.
(DESI ANGRIANI)
