Binti Mufarida
“Karena itu dalam kategori kewajiban kita dalam persiapan sebetulnya tidak ada yang salah. Maka keputusan Saudi atau yang terkait di dalam kepastian boleh kita memberangkatkan Jamaah itu dari pihak Saudi ya, tentu tidak bisa kita putuskan, keputusannya di sana,” katanya.
Oleh karena itu, Marwan mengatakan bahwa telah ada 20 negara yang dilarang masuk dan 11 yang diizinkan masuk ke Saudi bukan dalam konteks haji. “Maka karena itu, bila kita menyebutkan bahwa informasi dua hari lalu dari 20 Negara yang dilarang masuk, di izinkan 11. Sebetulnya tidak ada kaitan dengan kesempatan menunaikan ibadah haji, itu untuk mengunjungi Saudi. Maka itu sebetulnya keliru kalau ada pendapat mengatakan bahwa kita sudah tidak diberi, sudah dilarang nih, bagaimana. Menurut saya itu tidak ada kaitannya,” katanya.
Marwan pun meminta pemerintah tidak usah menunggu putusan dari Arab Saudi untuk memutuskan akan memberangkatkan jamaah haji. “Karena itu, bila saya membaca apa yang dilakukan oleh Dirjen Haji dalam persiapan- persiapan itu sebetulnya sudah maksimal. Menurut saya sudah ada langkah yang perlu kita hitung dan kaji, tidak lagi menunggu kepastian Saudi. Kita yang membuat kepastian,” tegasnya.
Senada, Wakil ketua Komisi VIII DPR dari FPG, Ace Hasan Syadzily pun meminta pemerintah harus segera mengambil keputusan terkait haji. Dia pun menegaskan bahwa prioritaskan utama adalah keselamatan Warga Negara Indonesia.
“Memang sebaiknya, kita segera ambil keputusan ya. Dan tetap menurut saya yang harus menjadi prioritas utama kita dalam keselamatan Warga Negara Indonesia,” tegas Ace.
