sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Penanganan Distribusi BBM di Sumut Berangsur Pulih, Hipmi: Sistem Penyaluran Wajib Dievaluasi

Economics editor Nia Deviyana
16/07/2026 22:43 WIB
Dari perspektif dunia usaha, gangguan pasokan BBM dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat pergerakan barang serta jasa.
Penanganan Distribusi BBM di Sumut Berangsur Pulih, Hipmi: Sistem Penyaluran Wajib Dievaluasi. Foto: iNews Media Group.
Penanganan Distribusi BBM di Sumut Berangsur Pulih, Hipmi: Sistem Penyaluran Wajib Dievaluasi. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai langkah cepat yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam menangani antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara (Sumut) menjadi upaya penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. 

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anthony Leong, mengatakan ketersediaan BBM memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi daerah. Namun, dia juga mengapresiasi komitmen Pertamina dalam mempercepat normalisasi pasokan sekaligus mengurangi antrean yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

“Kelangkaan dan antrean BBM yang sempat terjadi di Sumatera Utara tentu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha. BBM merupakan komoditas strategis yang memengaruhi mobilitas, distribusi barang, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok,” kata Anthony, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Menurut Anthony, dari perspektif dunia usaha, gangguan pasokan BBM dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat pergerakan barang serta jasa. Dia menyarankan perlu adanya langkah antisipatif secara lebih kuat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Anthony menilai penambahan armada mobil tangki, personel distribusi, serta operasional terminal BBM selama 24 jam yang dilakukan Pertamina akan mampu mempercepat pemulihan pasokan di wilayah terdampak. Upaya tersebut, kata dia, menunjukkan komitmen perusahaan untuk mempercepat normalisasi pasokan sekaligus mengurangi antrean yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

"Saya melihat solusi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan penambahan armada. Menurut saya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM, termasuk kesiapan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, serta pemantauan pasokan secara real time agar distribusi dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Dia menambahkan bahwa keamanan pasokan energi harus dibangun melalui sistem mitigasi risiko yang kuat, ketersediaan stok penyangga yang memadai, serta kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan distribusi di masa depan.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat dalam menjaga kelancaran distribusi energi, khususnya saat terjadi lonjakan permintaan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat pengambilan keputusan, menjaga kelancaran jalur distribusi, serta meminimalkan potensi kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak akurat.

“Pada akhirnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan energi, mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Anthony.

Hipmi turut mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo terkait persoalan antrean dan kelangkaan BBM di Sumatera Utara. 

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan fungsi pengawasan DPR berjalan dengan baik dalam memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap terjaga.

“Koordinasi yang terbangun antara DPR, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat akan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem distribusi BBM ke depan,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement