Advenia Elisabeth/MPI
Dengan ketentuan ini, terang Airlangga, pemerintah murni ingin membantu masyarakat Indonesia agar dapat reskilling, dan upskilling.
"Harapannya tentu mereka yang ikut bisa masuk lapangan kerja atau bisa menjadi masyarakat yang mandiri atau menjadi enterpreneurship," tambahnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan kartu pekerja dilakukan 100% secara online, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas.
Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan. Terlebih di masa pandemi, pelatihan dilaksanakan 100% secara online, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
“(Kartu Pra Kerja) menjadi program dengan platform teknologi. Karena apabila dengan sistem analog atau manual, tidak mungkin ada satu kementerian bisa meng-handle pendaftaran 40,8 juta dan memprosesnya. Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” imbuh Airlangga.
(SLF)
