Fahreza Rizky
IDXChannel - Untuk mencapai target pengentasan kemiskinan hingga 0 persen, pemerintah akan fokus melakukan upaya penanggulangan di tujuh provinsi ini. Diharapkan akhir tahun ini hal tersebut sudah bisa diatasi dengan baik.
"Untuk yang 2021 karena memang tersisa tiga bulan, kita fokus di tujuh provinsi," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai memimpin rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).
Tujuh provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di berada tiga di Pulau Jawa dan empat di luar Pulau Jawa. Tiga provinsi di Pulau Jawa rinciannya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan empat di luar Pulau Jawa antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.
"Untuk Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember sudah bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem," tutur Wapres.
Setidaknya ada dua upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama, penyaluran perlindungan sosial. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang dibincangkan Wapres saat berkunjung ke Jawa Barat.
Wapres didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruhzanul Ulum bertemu dengan lima orang bupati di provinsi tersebut untuk membincangkan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Untuk harmonisasi, sinkronisasi hal-hal yang harus dilakukan terutama tepat sasaran dan hsrmonisasi data tentang siapa yang harus menerima. Kalau anggaran sudah cukup tinggal kita betul-betul upayakan supaya tepat sasaran ini sering kali jadi masalah penerima (bantuan) by name by addres," terang Wapres.
Wapres menegaskan pemerintah bertekad mengikis kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan berada di 27 juta lebih. Untuk kategiri kemiskinan ekstrem jumlahnya 10 juta atau empat persen dari total 10 persen kemiskinan.
"Untuk itu pemerintah sudah menargetkan permintaan Presiden yang ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024 karena itu kita sekarang sedang berusaha mempercepat penyelesaian ini," tutup Wapres. (TYO)
