Market Watch
Last updated : 0: WIB 07/02/2023

Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes

Major Indexes
  • IHSG
  • 6,879.72
  • -32.01
  • -0.46%
  • LQ45
  • 948.62
  • -4.18
  • -0.44%
  • IDX30
  • 493.22
  • -2.55
  • -0.51%
  • JII
  • 577.13
  • -1.80
  • -0.31%
  • HSI
  • 21,222.16
  • -438.31
  • -2.02%
  • NYSE
  • 15,895.36
  • -104.04
  • -0.65%
  • STI
  • 3,385.93
  • +1.64
  • +0.05%
Currencies
  • USD-IDR
  • 14,874
  • 0.00%
  • 0
  • HKD-IDR
  • 1,897
  • 0.00%
  • 0
Commodities
  • Emas
  • 893,473
  • +0.05%
  • +426
  • Minyak
  • 1,107,816
  • +0.50%
  • +5,503

Penggunaan Produk dalam Negeri Wajib, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi 

Economics
Raka Dwi Novianto
06/12/2022 15:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembelian produk-produk dalam negeri wajib bagi kementerian dan lembaga.
Penggunaan Produk dalam Negeri Wajib, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi. (Foto: MNC Media)
Penggunaan Produk dalam Negeri Wajib, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembelian produk-produk dalam negeri wajib bagi kementerian dan lembaga. Perlu adanya juga kontrol belanja untuk bisa menaikan konsumsi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dengan tema perkiraan kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19, serta antisipasi krisis pangan dan energi.

"Berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan peningkatan konsumsi. Terutama yang berkaitan dgn belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).

"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tambahnya.

Jokowi juga memerintahkan agar kementerian lembaga lain langsung membelanjakan anggarannya pada awal tahun 2023 nanti.

"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yg memulai yang mendahului pasti kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detil jangan terjebak pada rutinitas," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Mendagri Tito Karnavian memperingati kepala daerah agar terus mengendalikan inflasi. 

"Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9. Kemarin turun ke 5,7, kemarin turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa, masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," jelasnya.

(SLF)