Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai pemerintah salah langkah dalam distribusi beras. Pemerintah seharusnya memiliki sistem logistik yang mumpuni dalam pendistribusian beras di Indonesia.
Menurut Ketua Umum Perpadi Sutarto, hal ini terjadi karena produksi beras di Indonesia masih dipengaruhi oleh iklim. Sehingga terdapat waktu dimana Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan berasnya, namun ada waktu dimana produksi beras Indonesia mengalami surplus.
“Produksi beras di Indonesia kan masih dipengaruhi iklim. Artinya, pada musim penghujan, luas tanahnya akan lebih luas, sehingga panennya akan surplus. Kalau saat musim kemarau, produksinya turun,” ujar Ketua Umum Perpadi Sutarto kepada MNC Portal, Minggu (19/2/2023)
Sutarto membeberkan skema sistem logistik yang bisa diterapkan dalam distribusi beras. Pertama, pemerintah harus memetakan daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri dan waktu dimana produksi beras di Indonesia menurun.
“Data pemetaan ini memang sudah ada, tapi harapannya data yang ditampilkan betul - betul jujur. Badan Pusat Statistik (BPS) harus independen, kalau angkanya tidak tepat tidak ada gunanya karena tidak sesuai kondisi di lapangan,” tambahnya.
Kedua, pemerintah harus mampu menguasai setidaknya 10% distribusi beras. Ia menilai, selama ini distribusi beras sudah dikuasai sekitar 95% oleh pihak swasta dan mempengaruhi kestabilan harga beras. Dalam hal ini, Sutarto meminta pemerintah untuk melakukan pengadaan beras berdasarkan data pemetaan yang direkomendasikan sebelumnya. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah beras yang harus dibutuhkan dan waktu yang tepat untuk melakukan pengadaan beras
“Pengadaan beras harus dilakukan bahkan ketika produksi surplus. Jangan kayak tahun lalu, ketika produksinya minus malah mencari 600.000 ton dalam kurun waktu 6 hari, logikanya ga pas,” ujarnya.
Selain membeli gabah dari dalam negeri, Sutarto menilai pemerintah juga bisa melakukan impor beras. Namun, Ia menekankan impor sebagai opsi terakhir bila produksi beras belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. (RRD)
