Iqbal Dwi Purnama
"Bayangkan, rumah tidak punya izin, yang bayarnya hanya PBB doang, kemudian pajak penghasilan, yang gak ketahuan tenaga kerjanya, bisa dijual harian," kata dia.
"Sehingga terjadilah kompetisi yang tidak sehat, contoh, di Bali, ada kasus misalnya ada akomodasi yang tidak ada perizinannya, seperti villa, homestay," ujarnya.
Kondisi ini, kata dia, memperburuk industri perhotelan yang saat ini tengah tertekan imbas adanya efisiensi belanja pemerintah. Jika hotel kembali mengandalkan kunjungan pariwisata masyarakat, maka tentu harus berhadapan dengan para penyedia penginapan harian yang punya harga lebih murah.
Maka dari itu, dia mendesak pemerintah untuk berlaku adil terhadap penegakan aturan dan perundangan yang berlaku. Sehingga persaingan usaha sesuai dengan koridornya masing-masing jenis usaha.
"Komitmen pemerintah dalam berlaku adil terhadap peraturan dan perundangan terkait masalah perizinan berusaha, jangan sampai, ada usaha-usaha yang tidak sesuai peraturan atau perizinan berusaha, boleh menjalankan usahanya," ujar Maulana.
(Dhera Arizona)
