Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang masih sedikit di atas 50 persen meski sudah memasuki kuartal IV-2025.
Purbaya mengakui seretnya penyerapan anggaran ini dikarenakan kebijakan blokir anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya pada awal 2025. Hal ini membuat kementerian kesulitan untuk melakukan lelang proyek maupun membayar kontrak-kontrak multi years.
"Ada beberapa hal terlambat karena kebijakan blokir anggaran. Segala macem awal-awal tahun ya. Sehingga ketika mulai lagi perlu waktu," ujarnya saat mengunjungi Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Purbaya menegaskan, serapan anggaran kementerian perlu didorong agar perputaran ekonomi berjalan lebih cepat di daerah. Dia berharap belanja infrastruktur masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya.
"Kalau Anda lihat kan zaman dulu Pak Jokowi, PU adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi. Sekarang belanjanya agak rendah, dibandingkan dulu. Saya ingin melihat kembali peran PU yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya mereka mampu deh," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo optimistis penyerapan anggaran hingga akhir 2025 mencapai angka 94 persen. Dia menargetkan kontrak-kontrak proyek baru akan mulai dilelang pada November untuk percepat penyerapan anggaran.
"Sebetulnya kan proyek-proyek ini belum jalan 100 persen secara fisik, namun sudah terkontrak. Kita kejar kontraknya bisa cepat. Kemudian mudah-mudahan awal-awal November sudah mulai jalan semua," kata dia.
Berdasarkan data terakhir Kementerian PU per kuartal III-2025 lalu, realisasi keuangan 2025 sebesar Rp84,1 triliun dengan progres fisik sebesar 43,65 persen. Hingga 21 Agustus 2025, serapan anggaran mencapai Rp31,06 triliun atau 37,60 persen.
Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air realisasi sebesar Rp10 triliun dari alokasi Rp34 triliun (29,35 persen) yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, mitigasi bencana hidrometeorologi, dan pelayanan air irigasi seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Selanjutnya Ditjen Bina Marga realisasi sebesar Rp15 triliun dari alokasi Rp31,2 triliun (48,11 persen) yang digunakan untuk pemerataan dan efesiensi logistik nasional melalui peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
Kemudian Ditjen Cipta Karya sebesar Rp3,8 triliun dari alokasi Rp11,2 triliun (34,17 persen) yang digunakan untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman. Lalu Ditjen Prasarana Strategis realisasi sebesar Rp1,4 triliun dari alokasi Rp5,9 triliun (22,69 persen) yang digunakan untuk mendukung program Inpres Irigasi, Sekolah Rakyat (SR), renovasi madrasah, DOB, dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Kementerian PU dengan pagu efektif Rp84,1 triliun, mempunyai program strategis yang mendukung prioritas nasional mencakup: Ketahanan Air dan Pangan; melalui pembangunan jaringan irigasi 13 ribu hektar, dan merehabilitasi jaringan irigasi 418 ribu hektar, menjalankan program P3TGAI di 8.000 lokasi.
Selain itu, program peningkatan Konektivitas; melalui pembangunan 83 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.383 m, pembangunan jalan tol sepanjang 24,77 km, dan lainnya.
Dalam layanan air minum layak dan sanitasi aman, Kementerian PU melakukan peningkatan kapasitas SPAM sebesar 1.250 l/det, perluasan 1.702 SR, pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 KK, sistem pengelolaan persampahan 700 KK.
Sedangkan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan ekonomi rakyat melalui pembangunan 263 unit Sekolah Rakyat, pembangunan 1.408 unit PHTC Madrasah, rehabilitasi 10 unit pasar, renovasi 3 unit prasarana olahraga.
(Dhera Arizona)
