Anggie Ariesta
Rencana percepatan ini tidak main-main. Purbaya bahkan mengancam akan mengganti pejabat yang bertanggung jawab, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) yang bertugas melakukan pembayaran subsidi dan kompensasi, jika target percepatan tersebut gagal terealisasi.
"Kalau enggak (terealisasi) nanti dia saya pindahin (dirjen) ini. Saya lagi mikir gimana ini duit mengendap saya keluarin, saya harus cari tools yang lain daripada uangnya menumpuk di sana saya menunggu penyaluran-penyaluran yang cepat apa," kata Purbaya.
Perlu diketahui, proses pencairan anggaran subsidi dan kompensasi saat ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah melalui review dan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kementerian Keuangan mengalokasikan pembayaran subsidi energi dan kompensasi pada 2025 senilai total Rp479 triliun. Jumlah ini terdiri dari subsidi energi Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,3 triliun, dan kompensasi Rp190,9 triliun.
Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan total realisasi 2024 yang mencapai Rp502 triliun.
(NIA DEVIYANA)
