Suparjo Ramalan
Menurutnya, kepentingan nasional agak sulit diakomodir bila Indonesia tidak aktif di dalamnya. Sebab, suara Indonesia berpotensi tidak didengar saat regulasi disusun.
"Kalau kita tidak ada di sana berarti suara itu tidak didengarkan, kita tidak ada pada saatnya mereka bikin norms, bikin regulation. Nah itu sebabnya kita harus masuk, termasuk apapun itu kalau kita bisa, kecuali NATO ya pasti enggak bisa karena aliansi pertahanan tuh udah dilarang di UUD 1945, itu koridor kita,” katanya.
Febrian mencontohkan, aturan main alias rules of the game BRIC sudah disusun sebelumnya, namun ketika Indonesia masuk sebagai anggota penuh sejak Januari 2025 lalu, pemerintah tetap memastikan kepentingan nasional bisa terwadahi dalam regulasi.
“Nah, contoh soal BRIC sudah ada 20 tahun, berarti mereka bikin rules of the game sudah ada, begitu kita masuk then first challenge adalah bagaimana kita bisa memastikan kepentingan nasional kita bisa terwadahi oleh rules of the game dari BRIC yang sudah 20 tahun yang ada,” kata dia.
“Kemudian yang kedua bagaimana kita bisa memastikan bahwa keanggotaan kita ini bisa memberikan nilai tambah kita, pada saat kita masuk OECD, jadi OECD ini walaupun secara rules and regulation kita harus sama,” kata Febrian.
