AALI
9725
ABBA
190
ABDA
0
ABMM
2390
ACES
800
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7700
ADHI
805
ADMF
8100
ADMG
176
ADRO
2960
AGAR
324
AGII
2100
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
56
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1070
AKSI
290
ALDO
860
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
214
Market Watch
Last updated : 2022/06/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.46
-0.84%
-4.57
IHSG
7016.06
-0.38%
-26.88
LQ45
1010.74
-0.81%
-8.25
HSI
22229.52
2.35%
+510.46
N225
26871.27
1.43%
+379.30
NYSE
14811.55
2.84%
+409.43
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,800
Emas
873,287 / gram

Robotisasi Ancam Pengangguran 20 Juta Orang, Buruh: Kami Berontak Jika Ada PHK Besar-besaran

ECONOMICS
Viola Triamanda/MPI
Jum'at, 24 Juni 2022 07:02 WIB
Menurutnya revolusi industri yang saat ini terjadi tidak bisa menghindari digitalisasi ekonomi dan robotisasi.
Robotisasi Ancam Pengangguran 20 Juta Orang, Buruh: Kami Berontak Jika Ada PHK Besar-besaran (FOTO:MNC Media)
Robotisasi Ancam Pengangguran 20 Juta Orang, Buruh: Kami Berontak Jika Ada PHK Besar-besaran (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan digitalisasi ekonomi, robotisasi, dan hadirnya industri kendaraan listrik akan berdampak terhadap naiknya angka pengangguran di Indonesia.

"Menurut perhitungan KSPI, jika digitalisasi ekonomi, robotisasi, serta industri kendaraan listrik bergerak sekaligus maka dipastikan pengangguran meningkat hingga 3%. Dan kemungkinan angka pengangguran akan tembus 15-20 juta. Angka tersebut tinggi sekali," jelasnya kepada MPI, Kamis (23/6/2022). 

Menurutnya revolusi industri yang saat ini terjadi tidak bisa menghindari digitalisasi ekonomi dan robotisasi. Jadi harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari gejolak sosial jikalau ada gelombang PHK besar-besaran nantinya.

"Berbagai upaya harus dilakukan dari sekarang, karena nantinya tentu serikat buruh akan memberontak jika terjadi PHK besar-besaran," jelasnya. 

  

Oleh sebab itu dia menyatakan bahwa pemerintah harus siap untuk memberlakukan regulasi komprehensif yang meliputi tatacara pengurangan karyawan jika ada digitalisasi dan robotisasi. Jadi tidak semena-mena.

"Dan selanjutnya bisa diberlakukan regulasi mengenai PHK yang dilakukan secara bertahap," jelasnya. 

Selain itu dia juga berharap agar pemerintah maupun perusahaan membekali tenaga kerja dengan pelatihan peningkatan skill. 

"Jika pasca PHK tentu training sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah," jelasnya. Sementara itu ia juga menambahkan bahwa alangkah baiknya jika pemerintah belum melakukan robotisasi dalam waktu dekat.

(SAN)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD