"Artinya menjaga keberlangsungan industri ini, kita perlu melihat bahwa harus ada penegasan bahwa gas bumi sebagai bahan baku ini penting untuk industri seperti industri pupuk," katanya.
Nugroho menambahkan, kepastian pasokan perlu diperkuat melalui payung hukum, termasuk penerapan kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun, kebijakan tersebut harus didukung perencanaan neraca gas yang memperhitungkan lokasi sumber, kebutuhan setiap sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur distribusi agar gas benar-benar sampai kepada pengguna akhir.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri serta pemanfaatan gas bumi dengan mengutamakan kebutuhan domestik.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi. Kemenperin juga mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas pemanfaatan gas, tanpa membuat urutan prioritas yang menempatkan industri di posisi terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan. Selain itu, penguatan infrastruktur diperlukan agar gas dari wilayah produksi dapat disalurkan secara optimal kepada pengguna.
Kemenperin mencatat dampak positif kebijakan HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020-2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan sebesar Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.