Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memastikan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus memastikan target pembangunan tetap tercapai hingga akhir 2026.
Suahasil mengatakan, pencarian ruang efisiensi merupakan proses berkelanjutan selama pelaksanaan anggaran. Meski anggaran telah ditetapkan, pemerintah tetap mengevaluasi kebutuhan belanja untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.
"Anggarannya sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan anggarannya kita selalu mencari ruang untuk membuat apakah memang perlu anggaran sedemikian besar," ujarnya usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dia menegaskan, efisiensi tidak semata-mata dilakukan melalui pemangkasan anggaran, tetapi juga melalui perbaikan manajemen dan tata kelola program. Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami perubahan pengelolaan di bawah manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," katanya.
Menurut Suahasil, perbaikan tata kelola diharapkan menghasilkan efisiensi tanpa mengurangi pelaksanaan program strategis pemerintah. Karena itu, seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap berjalan.
Dari sisi belanja, pemerintah memproyeksikan belanja negara pada kuartal IV-2026 mencapai Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.200 triliun. Peningkatan belanja tersebut diharapkan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga perlindungan masyarakat.
"Kita yakin bahwa belanjanya akan mencapai Rp1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan memberikan efek positif," ujar Suahasil.
Sementara itu, pemerintah tetap menjaga proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut sesuai dengan proyeksi yang telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR pada Juli lalu dan menjadi acuan pemerintah hingga akhir tahun.
(Rahmat Fiansyah)
