Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - LG tetap berkomitmen berinvestasi di sektor lainnya usai pemerintah Indonesia mengakhiri kerja sama proyek baterai kendaraan listrik. Kini, investor asal China, Huayou, akan menggantikan LG sebagai leading consortium dalam salah satu proyek joint venture (JV) di sektor baterai.
"Pihak LG tetap komitmen investasi di bidang-bidang lainnya. Memang dari Huayou itu memang berminat untuk berinvestasi karena mereka teknologinya juga sudah ada," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (23/4/2025).
Rosan memberikan penjelasan terkait berakhirnya konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.
Pemerintah Indonesia tidak ingin proyek baterai tersebut berjalan lambat sehingga Indonesia mengeluarkan surat untuk LG agar mundur dari proyek tersebut.
"Sebetulnya untuk lebih tepatnya, dari kami (pemerintah RI) yang memutus," kata Rosan.
Keputusan tersebut dituangkan dalam surat resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 31 Januari 2025. Surat itu ditujukan kepada CEO LG Chem dan LG Energy Solution sebagai pemberitahuan bawa kerja sama akan dihentikan.
Sebelumnya, Konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG dikabarkan mundur dari proyek senilai USD7,7 miliar (Rp129 triliun) untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.
Konsorsium yang meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp dan mitra lainnya sebelumnya telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan BUMN untuk membangun rantai pasok proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia, mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi prekursor, bahan katoda dan pembuatan sel baterai.
Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, bahan utama dalam baterai EV.
Sumber yang mengetahui kabar ini mengatakan konsorsium tersebut telah memutuskan untuk mundur proyek tersebut setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia.
