AALI
8300
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
840
ACES
1370
ACST
240
ACST-R
0
ADES
1970
ADHI
970
ADMF
8175
ADMG
166
ADRO
1310
AGAR
380
AGII
1095
AGRO
1095
AGRO-R
0
AGRS
426
AHAP
66
AIMS
352
AIMS-W
0
AISA
228
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3230
AKSI
480
ALDO
925
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
380
Market Watch
Last updated : 2021/06/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
478.24
-0.14%
-0.66
IHSG
6089.04
0.14%
+8.65
LQ45
895.20
-0.08%
-0.70
HSI
28638.53
-0.71%
-203.60
N225
29441.30
0.96%
+279.50
NYSE
16662.42
-0.2%
-32.51
Kurs
HKD/IDR 1,830
USD/IDR 14,220
Emas
853,049 / gram

THR Wajib Dibayar Penuh, Menaker Minta Pemda Tegakkan Hukum Bagi Pelanggar

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Senin, 12 April 2021 12:41 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan kepada para pengusaha agar THR Keagamaan dibayar penuh tepat waktu dan tidak dicicil.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan kepada para pengusaha agar THR Keagamaan dibayar penuh tepat waktu dan tidak dicicil. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan kepada para pengusaha agar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibayar penuh tepat waktu dan tidak dicicil.  Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, dia meminta koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Saya meminta Gubernur beserta Bupati/Walikota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan," ujar Ida dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin(12/4/2021).

Ida juga meminta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. 

"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

Namun, bagi perusahaan yang tidak mampu, dia meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD