Dita Angga Rusiana
IDXChannel - Wacana penggantian PNS dengan robot maupun teknologi telah bergulir beberapa tahun ini. Hal ini berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak hanya itu Jokowi juga ingin agar birokrasi semakin sederhana dengan melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV. Sehingga hanya menyisakan eselon I dan II.
Hal ini disampaikan Jokowi pada tahun 2019 lalu saat membuka Musrenbangnas.
“Yang namanya eselon III dan IV sedang dikaji, dihitung untuk dipangkas. Mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan negara lain, juga baru memulai mereka. Diganti artificial intelligent, AI. Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” ungkapnya.
Penggantian PNS dengan teknologi sebenarnya sudah tampak dengan berbagai transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Menurut Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama pun mengungkapkan pemerintah saat ini terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan yang diberikan oleh dan manajemen ASN. Dia menyebut bahwa hal ini sudah berjalan beberapa tahun ini.
Bahkan adanya pandemi covid-19 transformasi digital malah berjalan lebih cepat dari yang diharapkan.
“Namun seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus Pandemi COVID 19, maka transformasi tersebut dipercepat,” tuturnya.
Selain itu jumlah ASN saat ini di Indonesia terus menurun. Pasalnya jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut.
Meski begitu dengan transformasi penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik maka diharapkan pelayanan publik / masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
“Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi,” ujarnya.
Dengan penggunaan teknologi tersebut tidak hanya efektivitas birokrasi yang dicapai melainkan juga penghematan anggaran. Pasalnya dengan banyaknya jabatan yang digantikan teknologi maka negara tentu tidak perlu mengeluarkan gaji bagi PNS.
Seperti diketahui komposisi belanja pegawai seringkali berjumlah besar. Bahkan di daerah besarannya bisa melebihi belanja modal dan barang/jasa.
