Madi SupanjiIDXChannel - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek jadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nota Keuangan RAPBN 2025 menyatakan, peningkatan subsidi PSO bertujuan untuk memperbaiki pelayanan umum di sektor transportasi dan menyediakan informasi publik yang lebih baik.
Dana PSO tersebut akan dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mendukung kualitas dan inovasi pelayanan, termasuk pada KRL Jabodetabek. Perubahan utama termasuk penerapan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL Jabodetabek.
