Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang melontarkan wacana untuk menentukan rating pasar modal Indonesia. Pernyataan itu disampaikan guna merespons penilaian yang diberikan oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya menyambut baik dukungan dan koordinasi yang dilakukan secara baik selama ini dengan DPR RI atas atensinya terhadap pasar modal Indonesia.
"Kami tentu selalu menyambut baik ya dukungan yang diberikan dan koordinasi yang baik selama ini. Hal-hal yang positif yang diberikan tentu akan menguatkan terus kondisi pasar modal kita," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menyikapi usulan Wakil Ketua DPR RI tersebut terkait pembuatan rating sendiri menyoal kondisi pasar modal dalam negeri, Hasan menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan menganalisa masukan tersebut.
"Untuk hal yang spesifik seperti yang ditanyakan, nanti pada waktunya kami akan koordinasi lebih lanjut ya," katanya.
Sebelumnya, melalui unggahan akun Instagram resmi Wakil Ketua DPR RI @sufmi_dasco menyebut Indonesia harus mampu menentukan penilaian terhadap pasar modalnya sendiri. Bukan sekedar mengikuti pengumuman yang disampaikan lembaga rating asing terkait persoalan dalam negeri.
"Di bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri. Kita bersatu, bergerak, dan berjuang. Menuju Bangsa Pemenang," kata Dasco mengutip unggahannya, Sabtu (24/10/2026).
Seperti diketahui, MSCI mengumumkan konsultasi penurunan klasifikasi pasar modal dari emerging market ke standalone market. Pengumuman tersebut dikeluarkan pada Jumat (16/10/2026), dari dijadwalkan pengumuman final paling lambat pada 30 Juni 2027. MSCI dalam pengumumannya menyorot kekhawatiran terkait aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar saham Indonesia.
"Kekhawatiran tersebut mencakup struktur kepemilikan saham yang terus dinilai tidak transparan serta dugaan aktivitas perdagangan yang terkoordinasi," tulis pengumuman MSCI.
(Dhera Arizona)
