TIM RISET IDX CHANNEL
Menurut Prabowo, Indonesia selama ini kehilangan potensi penerimaan besar akibat praktik under invoicing ekspor. Dia menyebut selama 34 tahun terakhir Indonesia kehilangan sekitar USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun karena nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap perdagangan komoditas strategis, setelah sebelumnya muncul rumor pembentukan badan atau skema pengendali ekspor yang sempat menekan saham batu bara, mineral, hingga CPO.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan penjualan hasil SDA Indonesia nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
“Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ujar Prabowo.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, dimulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor,” kata Prabowo.
