IDXChannel - Kasus dugaan manipulasi perdagangan waran yang diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar Rp6,97 miliar kini memasuki tahap penuntutan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan pada Kamis (19/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU.
Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S. Mereka diketahui merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas.
OJK menduga keempat tersangka melakukan manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam aktivitas perdagangan pada 29 Mei 2023. Sejumlah instrumen yang menjadi objek perkara meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi perdagangan.
Praktik tersebut disinyalir bertujuan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya sehingga memberikan gambaran semu kepada pelaku pasar.
Sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan, penyidik OJK telah melakukan penahanan terhadap keempat tersangka. Sebanyak tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri), sedangkan satu tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Cipinang.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK menyatakan penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pasar modal.
Proses penanganan kasus telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
(DESI ANGRIANI)