IDXChannel - Wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi pajak hingga 100 persen. Namun, fasilitas keringanan tersebut memiliki batas waktu, dengan penghapusan penuh hanya berlaku hingga 31 Desember 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, mengingatkan wajib pajak agar segera memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasalnya, besaran penghapusan sanksi akan berkurang secara bertahap setelah periode penghapusan penuh berakhir.
"Fasilitas penghapusan sanksi tersebut merupakan bagian dari program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026," tegasnya dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman pajak.go.id , Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan ketentuan tersebut, penghapusan sanksi diberikan secara bertahap sesuai waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) maupun pelunasan pokok pajak.
Untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi mencapai 100 persen apabila SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Selanjutnya, persentase penghapusan turun menjadi 50 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.
Skema serupa juga berlaku untuk tunggakan dalam surat ketetapan pajak (SKP), dengan besaran penghapusan sanksi mengikuti tanggal pelunasan pokok pajak. Sementara itu, ketentuan untuk sanksi hasil pemeriksaan dan jenis sanksi lainnya mengacu pada lampiran KEP-239/PJ/2026.
Meski menawarkan penghapusan sanksi hingga 100 persen, Tarmizi menegaskan bahwa program PSA bukan merupakan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang terutang. Selain itu, pembayaran yang dilakukan akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak sebelum dialokasikan ke sanksi administrasi.
Fasilitas ini juga tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai dan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak sedang menempuh upaya hukum.
"Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan," tegas Tarmizi.