sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Tinggal 6 Pekan, Wajib Pajak Bisa Hapus Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Economics editor Shifa Nurhaliza Putri
21/11/2026 14:13 WIB
Namun, fasilitas keringanan tersebut memiliki batas waktu, dengan penghapusan penuh hanya berlaku hingga 31 Desember 2026.
Tinggal 6 Pekan, Wajib Pajak Bisa Hapus Sanksi Pajak hingga 100 Persen. (Foto; ilustrasi)
Tinggal 6 Pekan, Wajib Pajak Bisa Hapus Sanksi Pajak hingga 100 Persen. (Foto; ilustrasi)

Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi juga menjelaskan manfaat penerimaan pajak bagi perekonomian daerah. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025, belanja negara di Jambi sepanjang tahun lalu mencapai Rp22,05 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto dari provinsi tersebut tercatat sebesar Rp5,42 triliun.

Dengan demikian, setiap Rp1 pajak yang dihimpun dari Jambi turut mendukung belanja negara sekitar Rp4. Sebagian besar belanja tersebut atau sekitar 69 persen, setara Rp15,1 triliun, disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) kepada 12 pemerintah daerah.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Dana Desa yang mencapai Rp1,13 triliun. Adapun belanja lainnya dialokasikan melalui kementerian dan lembaga untuk mendukung pembangunan madrasah, kampus, jalan nasional, irigasi, hingga layanan keamanan.

Tarmizi menambahkan, total pendapatan negara dari Jambi mencapai Rp6,81 triliun. Dengan demikian, kebutuhan belanja negara yang lebih besar juga ditopang penerimaan dari daerah lain dan pembiayaan APBN.

Di tingkat nasional, APBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Dia juga menyoroti tekanan terhadap APBN akibat dinamika geopolitik yang memengaruhi pasokan minyak dunia, termasuk di kawasan Selat Hormuz. Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel diperkirakan dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah tetap menjaga harga energi melalui subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381 triliun. Menurut Tarmizi, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan berbagai kebijakan tersebut.

Untuk memanfaatkan fasilitas PSA, wajib pajak dapat terlebih dahulu memeriksa status SPT, surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), dan tunggakan melalui Coretax atau dengan menghubungi Account Representative (AR).

Selanjutnya, wajib pajak perlu menyampaikan atau membetulkan SPT dan melunasi pokok pajak yang terutang. Setelah itu, permohonan penghapusan sanksi dapat diajukan melalui Coretax atau KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Meski batas waktu pengajuan permohonan ditetapkan paling lambat 1 Oktober 2028, penghapusan sanksi sebesar 100 persen hanya berlaku untuk periode hingga 31 Desember 2026. 

(Shifa Nurhaliza Putri) 

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement