Anggie Ariesta
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang melakukan praktik manipulasi di pasar modal saat ini.
Regulator menegaskan agar praktik manipulasi harga saham, transaksi terkoordinasi (coordinated trading), hingga wash trading tidak terulang kembali karena dampaknya sangat merugikan struktur pasar modal dan merusak kepercayaan investor.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa dinamika koreksi yang terjadi di pasar saham nasional saat ini merupakan bagian dari konsekuensi proses penataan dan reformasi yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia dan kinerja emiten di dalam negeri tetap solid seiring dengan berbagai langkah pembenahan yang konsisten dijalankan.
Friderica menyebut reformasi pasar modal juga mencakup penataan saham-saham dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/HSC) serta pembersihan dari jejak manipulasi perdagangan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," ujar Friderica ke awak media usai IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Friderica menekankan bahwa agenda pembenahan pasar modal domestik dilakukan bukan semata-mata atas dorongan penyedia indeks global (global index provider) seperti MSCI.
Masukan yang diterima justru diposisikan sebagai pemicu positif untuk memacu transparansi dan perbaikan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, OJK terus berkoordinasi secara intensif dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI) agar infrastruktur pasar semakin kredibel di mata investor internasional.
Mengenai potensi status pasar Indonesia di MSCI, Friderica menyatakan pihak regulator terus berupaya maksimal agar Indonesia terhindar dari pemeringkatan sebagai pasar tunggal (stand-alone market).
Langkah tegas pengawasan OJK di sektor pasar keuangan tecermin dari realisasi penindakan hukum sepanjang tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, sebelumnya menjelaskan bahwa OJK telah memproses berbagai pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif secara signifikan.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, akumulasi sanksi denda yang dijatuhkan mencapai Rp2,23 triliun kepada 169 pihak. Selain sanksi finansial, OJK melayangkan enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis.
"Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis," ujar Hasan dalam konferensi pers virtual.
(kunthi fahmar sandy)
