Karena itu, pembahasan mengenai akses inovasi kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada ketersediaan produk baru. Kecepatan proses registrasi, kesiapan sistem kesehatan, serta keterjangkauan bagi masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Persoalan ini turut menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Untuk itu BPOM bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan perusahaan farmasi global GSK di kantor pusat GSK, London, Inggris membahas hal tersebut.
Pertemuan itu membahas peluang mempercepat ketersediaan obat dan vaksin inovatif di Indonesia tanpa mengesampingkan standar keamanan, khasiat, dan mutu.
Salah satu hal yang dibahas adalah pemanfaatan mekanisme reliance, yakni pendekatan yang memungkinkan regulator mempertimbangkan hasil evaluasi dari otoritas regulator lain sebagai bagian dari proses penilaian. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat evaluasi lebih efisien, dengan tetap mempertahankan kewenangan BPOM dalam mengambil keputusan.
Selain itu, diskusi juga mencakup penguatan kesiapan registrasi dan peluncuran obat, vaksin, maupun indikasi baru yang menjadi prioritas. Pertukaran pengetahuan di bidang ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans atau pemantauan keamanan obat setelah digunakan juga menjadi perhatian.