Mei Sada
IDXChannel—Biaya pengobatan bukan satu-satunya hal yang harus dipikirkan pasien ketika membutuhkan layanan kesehatan. Ketersediaan obat dan pilihan terapi juga menjadi persoalan.
Terutama bagi mereka yang harus mencari pengobatan hingga ke luar negeri karena layanan yang dibutuhkan belum tersedia di Indonesia.
Perusahaan biofarmasi global, Glaxo Wellcome Indonesia (GSK), mencatat pengobatan ke luar negeri diperkirakan menyebabkan sekitar Rp150 triliun pengeluaran kesehatan masyarakat Indonesia mengalir ke negara lain setiap tahun.
Kondisi ini bukan hanya berkaitan dengan biaya medis, tetapi juga pengeluaran tambahan untuk perjalanan, tempat tinggal, hingga waktu yang harus dihabiskan jauh dari keluarga.
Akses terhadap obat dan vaksin inovatif di dalam negeri pun masih menjadi tantangan. Laporan Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) tahun 2023 mencatat, dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global sepanjang 2012–2021, hanya sekitar 9 persen yang tersedia di Indonesia.
Waktu yang dibutuhkan sejak peluncuran global hingga obat terdaftar di Indonesia juga rata-rata mencapai 40 bulan. Sementara itu, hanya sekitar 2 persen dari obat baru dalam laporan tersebut yang dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Data ini menunjukkan bahwa hadirnya inovasi medis di tingkat global tidak serta-merta membuat pasien di Indonesia bisa mengaksesnya dalam waktu yang sama.
Padahal, perkembangan obat dan vaksin memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Obat inovatif dapat memberikan pilihan terapi tambahan bagi pasien yang belum mendapatkan hasil optimal dari pengobatan sebelumnya.
Sementara vaksin membantu mencegah penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Manfaatnya tidak hanya dirasakan pasien, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
Pencegahan penyakit serta penanganan yang lebih tepat berpotensi mengurangi risiko komplikasi, kebutuhan rawat inap, hingga waktu produktif yang hilang akibat sakit.
Karena itu, pembahasan mengenai akses inovasi kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada ketersediaan produk baru. Kecepatan proses registrasi, kesiapan sistem kesehatan, serta keterjangkauan bagi masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Persoalan ini turut menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Untuk itu BPOM bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan perusahaan farmasi global GSK di kantor pusat GSK, London, Inggris membahas hal tersebut.
Pertemuan itu membahas peluang mempercepat ketersediaan obat dan vaksin inovatif di Indonesia tanpa mengesampingkan standar keamanan, khasiat, dan mutu.
Salah satu hal yang dibahas adalah pemanfaatan mekanisme reliance, yakni pendekatan yang memungkinkan regulator mempertimbangkan hasil evaluasi dari otoritas regulator lain sebagai bagian dari proses penilaian. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat evaluasi lebih efisien, dengan tetap mempertahankan kewenangan BPOM dalam mengambil keputusan.
Selain itu, diskusi juga mencakup penguatan kesiapan registrasi dan peluncuran obat, vaksin, maupun indikasi baru yang menjadi prioritas. Pertukaran pengetahuan di bidang ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans atau pemantauan keamanan obat setelah digunakan juga menjadi perhatian.
Presiden Direktur GSK Indonesia, Giacomo Miccoli, mengatakan percepatan akses inovasi bukan berarti menurunkan standar keamanan produk kesehatan. Menurutnya, kolaborasi dengan regulator diperlukan agar bukti ilmiah dapat diterjemahkan menjadi manfaat bagi pasien secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Dr. Shanti Marlina, menegaskan bahwa inovasi kesehatan harus tetap mengutamakan perlindungan dan manfaat bagi pasien.
Ia menyebut dialog dan pertukaran pengetahuan dengan GSK menjadi bagian dari upaya memperkuat ilmu regulasi, sistem mutu, serta farmakovigilans agar inovasi dapat dinilai secara tepat waktu tanpa mengabaikan standar yang berlaku.
"Bagi BPOM, inovasi kesehatan harus selalu bermuara pada perlindungan dan manfaat bagi pasien. Kolaborasi berbasis bukti seperti ini penting untuk membangun sistem regulasi yang tangguh, responsif, dan dipercaya masyarakat, serta mendukung upaya agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih panjang, sehat, dan produktif," ujarnya.
Pada akhirnya, kemajuan teknologi kesehatan tidak hanya diukur dari banyaknya obat baru yang ditemukan. Hal yang tidak kalah penting adalah seberapa cepat dan luas manfaatnya bisa dirasakan oleh pasien, termasuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan pilihan pengobatan lebih baik.
(Nadya Kurnia)
