Jonathan Simanjuntak
Anna tidak menjelaskan lebih jauh ada atau tidaknya permintaan-permintaan kuota haji dari pihak tertentu. Ia mengaku tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait hal ini.
"Itu masuk materi, enggak boleh. Itu nanti saya sudah melangkahi," kata dia.
Dalam kedatangannya ke KPK, Anna menyebut bahwa Yaqut membawa dokumen. Dokumen yang dibawa ialah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Menteri Agama.
Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan duduk perkara dugaan korupsi kuota haji berawal dari 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan jatah 20.000 jemaah bisa berangkat ibadah haji.
Undang-Undang mengamanatkan sebanyak 20.000 itu dibagi dua. 92 persen untuk haji reguler dan 8 delapan untuk kuota haji khusus.
Namun dalam temuan KPK, pembagian kuota haji ini justru tidak sesuai. Kuota haji justru dibagi sama rata 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk kuota haji khusus.
KPK menduga ada perbuatan melawan hukum di dalam proses ini. Adapun KPK sudah mendalami adanya potensi aliran dana terkait penambahan kuota haji khusus ini.
(Nur Ichsan Yuniarto)
