DPR Desak Pemerintah Pulihkan Tujuh Jembatan Kritis di Jalur Lintas Tengah Aceh

IDXChannel - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak Pemerintah untuk memulihkan tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh imbas terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu. 

Hal itu dilandasi lantaran lambatnya penanganan berpotensi memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah tengah Aceh.

Baca Juga:

Wall Street Ditutup Turun Dipicu Pelemahan Saham Teknologi Jelang Tahun Baru

“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat puas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” ujar Ruslan, dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (30/12/2025).

Adapun tujuh jembatan yang menjadi perhatian berada di jalur lintas tengah, yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.

Ruslan menegaskan, pembangunan ulang jembatan harus dilkukan dengan perencanaan matang dan skema yang tepat. Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan, kat dia, dengan memperhatikan kondisi geografis, alur sungai dan faktor keselamatan. 

Menurut Ruslan, jalur tersebut selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang di wilayah tengah Aceh. Karena itu, jenis dan desain jembatan yang akan dibangun ulang harus memperhitungkan tingkat kerawanan bencana, khususnya longsor.

“Wilayah tengah memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Jembatan yang dibangun ulang harus benar-benar kuat dan aman agar tidak kembali rusak saat bencana terjadi,” kata Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh tersebut.

Kendati demikian, Ruslan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menghitung secara cermat potensi bencana dalam menentukan desain jembatan. 

Ia menegaskan jalur Bireuen merupakan akses terbaik yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh ke Medan maupun Banda Aceh.

“Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus segera dipastikan aman, layak, dan berfungsi optimal,” tutur Ruslan.

(kunthi fahmar sandy)