Kemudian, kesehatan publik 27 persen; bansos dan perlindungan sosial 28 persen; pendidikan 18 persen; lingkungan dan energi 6 persen; nilai tukar dan kebijakan makro 7 persen; komunikasi dan partisipasi publik 6 persen; perlindungan peremphan 3 persen; keamanan dan ketertiban 2 persen dan tata kelola digital dan data 2 persen.
Sekadar informasi, survei ini melibatkan 129 responden ahli dengan berbagai latar keahlian hingga wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Selain itu, survei ini juga melibatkan 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi.
Pengumpulan data dilakukan sejak 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads, sementara responden ahli snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian yang relevan.
(Nur Ichsan Yuniarto)